Bandar Lampung -Media Rakyat Bersatu Di sekolah, anak-anak Indonesia diajarkan lagu “Nenek Moyangku Seorang Pelaut”. Namun ketika dewasa, banyak dari mereka justru diarahkan menjauh dari laut. Bukan karena masyarakat pesisir malas atau tidak mampu, tetapi karena sektor maritim di Indonesia terlalu lama berjalan tanpa keberpihakan yang serius.
Sebagai Indonesia, Indonesia memiliki lebih dari 17 ribu pulau dan wilayah laut yang jauh lebih luas dibanding daratan. Namun hingga hari ini, sektor maritim nasional masih menyisakan banyak pertanyaan besar mengapa negara yang begitu kaya laut belum mampu menjadikan laut sebagai pusat kesejahteraan rakyatnya?
Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan produksi perikanan tangkap Indonesia pada 2025 diproyeksikan mencapai 7,85 juta ton. Namun besarnya potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan kondisi masyarakat pesisir di lapangan.
Realitas yang paling sering terdengar adalah persoalan BBM nelayan. Keluhan mengenai sulitnya akses solar bersubsidi masih terjadi di berbagai daerah pesisir. Bagi nelayan kecil, kenaikan biaya operasional membuat aktivitas melaut semakin berat. Bahkan pada 2022 lalu, sekitar 2.000 kapal nelayan dilaporkan memilih tidak melaut akibat tekanan biaya BBM yang tinggi.
Di sisi lain, modernisasi maritim berjalan tidak merata. Ketika banyak negara mulai memasuki era industri kelautan berbasis teknologi, sebagian nelayan Indonesia masih menggunakan alat tangkap tradisional dengan fasilitas terbatas. Cold storage, sistem navigasi modern, hingga pelabuhan yang layak masih menjadi kebutuhan dasar di banyak wilayah pesisir.
Badan Pusat Statistik (BPS) dalam publikasi Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2025 juga menyoroti pentingnya sinergi teknologi, ekonomi biru, dan adaptasi pembangunan pesisir berkelanjutan. Namun di lapangan, banyak masyarakat pesisir merasa pembangunan maritim belum benar-benar menyentuh kebutuhan mendasar mereka.
Persoalan pendidikan maritim pun menjadi perhatian. Akses sekolah pelayaran, pelatihan teknologi kelautan, dan pengembangan sumber daya manusia maritim masih terbatas di banyak daerah. Akibatnya, generasi muda pesisir lebih memilih bekerja di sektor lain karena dunia maritim dianggap belum memberikan kepastian masa depan.
Data KKP mencatat ribuan nelayan tersebar di berbagai wilayah Indonesia, dengan konsentrasi besar berada di daerah pesisir ,Jawa, Sumatera, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara. Namun besarnya jumlah tersebut belum diiringi dengan pemerataan kesejahteraan maupun perlindungan ekonomi yang kuat.
Dalam pandangannya, Reendi Hafiz aktivis asal Lampung menyebut bahwa Indonesia sebenarnya tidak kekurangan potensi laut, melainkan masih membutuhkan konsistensi keberpihakan dalam pembangunan maritim.
“Indonesia sudah dianugerahi laut yang luar biasa luas. Tinggal bagaimana keberanian menjadikan masyarakat pesisir sebagai bagian utama dari pembangunan, bukan hanya pelengkap dalam pidato.”
Ia juga menilai pembangunan maritim seharusnya tidak berhenti pada proyek besar dan simbolis, tetapi hadir dalam kebutuhan nyata masyarakat pesisir.
“Kemajuan maritim bukan hanya soal pelabuhan besar atau slogan poros maritim dunia. Yang paling penting adalah apakah nelayan merasa dimudahkan, anak pesisir mendapatkan pendidikan yang layak, dan masyarakat benar-benar memiliki masa depan.”
Menurutnya, kritik terhadap sektor maritim bukan bentuk pesimisme, melainkan dorongan agar Indonesia mampu memanfaatkan identitas maritimnya secara nyata dan berkelanjutan.
“Laut Indonesia terlalu besar jika hanya dijadikan kebanggaan sejarah. Sudah waktunya menjadi kekuatan ekonomi yang benar-benar dirasakan rakyat.”
Di tengah besarnya potensi ekonomi biru yang terus dibicarakan pemerintah, publik kini berharap pembangunan maritim tidak lagi berhenti pada wacana, tetapi hadir dalam bentuk kebijakan yang langsung dirasakan masyarakat pesisir pada umumnya.(Red)
