Banjir belum selesai, kebakaran kembali terjadi. Rakyat menanggung dampaknya, sementara negara dituntut membuktikan bahwa pencegahan bukan sekadar janji—atau sekadar acara seremonial dengan spanduk besar dan hasil yang kecil.
Kita dapat menyoroti berulangnya bencana lingkungan di Indonesia. Berdasarkan laporan BNPB yang dirujuk pada 21 Oktober 2026, area sasaran penanganan karhutla di enam provinsi prioritas mencapai lebih dari 983 hektare, sedangkan di luar enam provinsi tersebut tercatat lebih dari 1.044 hektare. Di Gunung Sumbing, Jawa Tengah, kebakaran diperkirakan mencapai 140 hektare dan lebih dari 160 pendaki dievakuasi.
Data tersebut menunjukkan bahwa kebakaran tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari rangkaian bencana yang terus membebani masyarakat. Ketika banjir belum sepenuhnya tertangani, kebakaran kembali muncul dan memperbesar risiko terhadap kesehatan, keselamatan, serta lingkungan. Seolah-olah bencana sedang mengikuti jadwal piket, sementara pencegahan masih sibuk mencari ruang rapat.
Negara kita kadang terlihat lebih cepat menemukan kambing hitam daripada menemukan akar masalah. Ketika bencana datang, rapat digelar, pernyataan disampaikan, dan evaluasi diumumkan. Namun, rakyat tetap menghirup asap dan menghadapi banjir. Rakyat tidak bisa menghirup konferensi pers sebagai pengganti udara bersih! Kalau rapat bisa memadamkan api, mungkin rakyat sudah lama membawa notulen ke hutan.
APA YANG MEMICU KEBAKARAN HUTAN?
kebakaran hutan dan lahan tidak bisa dipahami hanya sebagai persoalan api atau kesalahan individu. Penyebabnya perlu ditelusuri melalui hubungan antara faktor alam, aktivitas manusia, kondisi lahan, dan lemahnya tata kelola.
Sejumlah pemicu yang perlu mendapat perhatian antara lain:
1. Cuaca panas dan musim kering. Suhu tinggi, kelembapan rendah, dan kekeringan membuat vegetasi serta gambut lebih mudah terbakar.
2. Pembukaan lahan dengan api. Pembakaran untuk membersihkan lahan dapat memicu kebakaran yang meluas, terutama ketika pengendalian api lemah.
3. Api yang tidak terkendali. Pembakaran sampah, sisa tanaman, puntung rokok, api unggun, atau kelalaian manusia dapat menjadi sumber penyalaan.
4. Lahan gambut yang mengering. Gambut kering dapat terbakar di bawah permukaan, sulit dipadamkan, dan menyebarkan asap dalam waktu lama.
5. Konflik dan lemahnya pengawasan lahan. Sengketa batas, penguasaan lahan, serta pengawasan yang tidak efektif dapat memperumit pencegahan dan penegakan hukum.
6. Dugaan motif ekonomi. Pembakaran terkadang dipandang sebagai cara yang lebih murah untuk membersihkan lahan. Namun, dugaan praktik tersebut pada lokasi atau konsesi tertentu wajib dibuktikan melalui investigasi, citra satelit, pemeriksaan lapangan, dan penelusuran tanggung jawab.
Karena itu, penanganan kebakaran tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka atau pencarian pihak yang paling mudah disalahkan. Pemerintah perlu memastikan apakah sistem peringatan dini berjalan, apakah kawasan rawan diawasi, apakah izin dan tata kelola lahan telah dipatuhi, serta apakah ada kelalaian atau keuntungan ekonomi yang berkaitan dengan kebakaran. Jangan sampai negara hanya menjadi juara dalam lomba menunjuk pelaku, tetapi kalah telak dalam mencegah api sejak awal.
Jangan hanya bertanya siapa yang menyalakan api. Negara juga harus menjawab mengapa api bisa membesar, mengapa pencegahan tidak efektif, siapa yang mengawasi kawasan, dan apakah ada keuntungan ekonomi yang diperoleh sementara masyarakat menanggung kerugiannya. Pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab dengan bukti, bukan prasangka. Kalau semua masalah selesai dengan menunjuk satu orang, mungkin yang perlu dibakar bukan hutannya, melainkan kebiasaan buruk dalam tata kelola.
Rakyat menuntut investigasi yang terbuka, independen, dan berbasis bukti. Penyelidikan harus memadukan data titik panas dan citra satelit, pemeriksaan lapangan, analisis kondisi gambut, penelusuran riwayat pengelolaan lahan, serta pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang memiliki kewenangan atau kepentingan di kawasan terdampak.
PENUTUP
Pada akhirnya, kualitas sebuah pemerintahan tidak diukur dari gemuknya kabinet, panjangnya daftar pejabat, atau meriahnya konferensi pers, melainkan dari kemampuannya melindungi kehidupan rakyat. Sebab, kekuasaan tanpa tanggung jawab hanyalah kemegahan yang kehilangan makna, sedangkan kebijakan tanpa hasil hanyalah retorika yang diberi anggaran.
Jika bencana terus berulang, pemerintah tidak cukup meminta masyarakat bersabar. Ia wajib mengevaluasi sistem, membuka fakta, memperbaiki tata kelola, dan menindak setiap pelanggaran tanpa pandang bulu. Jangan sampai birokrasi begitu sibuk membagi kewenangan hingga lupa siapa yang bertanggung jawab, sementara rakyat kebagian asap, banjir, dan tagihan penderitaan.
“Negara tidak boleh lebih sibuk merawat citra daripada merawat hutan, tidak boleh lebih berani menyalahkan rakyat kecil daripada mengaudit kepentingan besar. Kabinet boleh gemuk, tetapi tanggung jawab jangan kurus, jabatan boleh bertambah, tetapi akal sehat dan keberanian menegakkan hukum jangan berkurang.”
Sebab, dalam filsafat kekuasaan, jabatan adalah amanah, bukan perisai, anggaran adalah tanggung jawab, bukan hadiah, dan penderitaan rakyat bukan biaya yang wajar untuk menutupi kegagalan kebijakan.
Sejarah tidak akan mengingat berapa banyak rapat yang digelar atau berapa megah gedung kekuasaan dibangun. Sejarah akan mengingat apakah hutan berhasil diselamatkan, apakah rakyat dilindungi, dan apakah mereka yang berkuasa berani mempertanggungjawabkan keputusan.
Jangan sampai negara tampak perkasa di atas kertas, tetapi tak berdaya di hadapan api. Sebab, ketika hutan menjadi abu dan rakyat menanggung akibatnya, yang terbakar bukan hanya pepohonan—melainkan juga kepercayaan publik terhadap kekuasaan.
Jurnalis: Rendi H Renaldi
