TANGGAMUS, — Persoalan pelayanan dan arah kebijakan kesehatan masyarakat di Kabupaten Tanggamus menjadi perhatian serius berbagai elemen masyarakat. Kondisi tersebut mengemuka dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Aliansi Tanggamus Memanggil (ATM) dengan tema “Mau Dibawa ke Mana Kesehatan Masyarakat Tanggamus?” di Aula Rumah Makan Savana, Kotaagung, Selasa (1/9/2026).

Forum tersebut mempertemukan unsur pemerintah daerah, legislatif, organisasi kepemudaan, tenaga kesehatan, pengelola fasilitas kesehatan, hingga tokoh masyarakat. Hadir dalam kegiatan itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus dr. Herry Novrizal, M.M., CRP, Direktur Utama RSUD Batin Mangunang dr. Theresia Hutabarat, Ketua Komisi VI DPRD Tanggamus Fraksi Gerindra Romzi Edy, Kepala Dinas Sosial Tanggamus Drs. Hardasyah, M.M., Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Tanggamus David Erwin Gunawan, S.K.M., perwakilan Karang Taruna, KNPI, Pemuda Pancasila, sejumlah UPT Puskesmas se-Kabupaten Tanggamus, tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya.

FGD tersebut dibuka Ketua ATM Dauri Ruansyah. Ia menilai persoalan kesehatan merupakan salah satu isu yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat sehingga arah kebijakan pemerintah daerah perlu dibicarakan secara terbuka.

Menurut Dauri, forum tersebut menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai persoalan di lapangan dengan kebijakan yang selama ini dijalankan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, khususnya di bidang kesehatan.

“Diskusi ini menjadi momen di mana arah kebijakan kesehatan Tanggamus sangat dipertanyakan oleh masyarakat. Di situlah kami membuka ruang diskusi agar Pemerintah Kabupaten Tanggamus, khususnya Dinas Kesehatan serta pihak terkait, dapat memberikan jawaban dan tanggung jawab untuk peduli terhadap masyarakat,” ujarnya.

Dauri juga menyampaikan kritik terhadap pemenuhan hak masyarakat di bidang pelayanan publik. Ia menyebut masih terdapat persoalan yang menurutnya belum sepenuhnya teratasi oleh pemerintah daerah.

“Kita perhatikan bahwa 90 persen hak masyarakat Tanggamus belum terpenuhi. Di sini saya tidak ingin menyinggung instansi mana pun, tetapi saya ingin menyebutkan adanya ketidakmampuan pemerintah daerah atas persoalan isu kesehatan di Kabupaten Tanggamus,” tuturnya.

Ia mengaku mengapresiasi komitmen Bupati Tanggamus yang disebut memberikan perhatian terhadap jaminan kesehatan masyarakat. Namun, menurut Dauri, komitmen tersebut perlu dibuktikan melalui peningkatan kualitas pelayanan hingga ke tingkat masyarakat bawah.

Pasalnya, masih terdapat keluhan mengenai keterbatasan fasilitas kesehatan, ketersediaan dokter spesialis, serta tenaga kesehatan seperti bidan dan perawat.

“Saya sangat bangga dengan komitmen Bupati Tanggamus yang menjamin sepenuhnya kesehatan masyarakat. Sementara masyarakat di bawah masih mengeluhkan berbagai persoalan, seperti fasilitas yang tidak memadai serta dokter spesialis dan tenaga kesehatan seperti bidan, perawat dan sebagainya. Ini menjadi PR buat kita bersama,” katanya.

Dinas Kesehatan: Arah Kebijakan dari Reaktif Menjadi Proaktif

Menanggapi berbagai kritik dan masukan dalam forum tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus dr. Herry Novrizal mengatakan pembangunan kesehatan harus diarahkan pada pelayanan yang lebih proaktif.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berupaya memanfaatkan seluruh fasilitas kesehatan yang tersedia, meskipun diakui terdapat keterbatasan, baik dari sisi fiskal maupun sumber daya manusia.

“Sesuai tema kita, mau dibawa ke mana kesehatan masyarakat Tanggamus? Kalau ditanya mau dibawa ke mana, ya tidak ke mana-mana. Kalau bisa masyarakat memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Tanggamus. Tapi kita juga punya keterbatasan dan akan kita upayakan semaksimal mungkin,” jelasnya.

Herry mengatakan salah satu arah pembenahan yang tengah didorong adalah perubahan pendekatan pelayanan kesehatan dari reaktif menjadi proaktif.

“Arahnya kita dari reaktif menjadi proaktif. Kemudian layanan dasar dan rujukan semua harus kita perhatikan. Semua itu ada keterbatasan, baik fiskal, SDM dan lain sebagainya. Itu menjadi pertimbangan dalam menjalin komitmen dan konsisten dalam membangun Kabupaten Tanggamus,” ungkapnya.

Menurut Herry, kritik dan keluhan masyarakat justru menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Kesehatan. Ia menegaskan pihaknya akan lebih selektif dalam menentukan program dengan melihat dampak langsung yang dihasilkan bagi masyarakat.

“Kita akan mengevaluasi dampaknya. Jadi kalau program itu tidak berdampak, mungkin tidak akan kita kerjakan lagi. Maksudnya, kita akan lebih fokus terhadap program-program yang berdampak,” ujarnya.

Capaian CKG Tanggamus Disebut Lampaui Target

Dalam forum tersebut, Herry juga memaparkan capaian program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Kabupaten Tanggamus.

Ia menyebut capaian CKG Tanggamus hingga saat ini telah berada di angka 54 persen, melampaui target 46 persen yang ditetapkan pemerintah pusat untuk tahun berjalan.

“Capaian CKG kita untuk tahun ini sudah melebihi target provinsi. Target kementerian itu 46 persen, untuk tahun ini kita sudah mencapai angka 54 persen. Sebenarnya kita sudah melampaui target ini secara keseluruhan, meskipun memang masih ada wilayah yang di bawah itu,” jelasnya.

Dinas Kesehatan, kata Herry, menargetkan capaian tersebut dapat terus ditingkatkan hingga 80 persen.

Selain cakupan pemeriksaan, pemerintah juga akan memperkuat tata laksana terhadap masyarakat yang ditemukan memiliki persoalan kesehatan, seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, stroke maupun kanker.

“Untuk tata laksana kita targetkan 100 persen. Jadi kalau ada pasien ditemukan hipertensi, diabetes, jantung, stroke ataupun kanker, semuanya ada tata laksana dan semuanya harus diinput di aplikasi. Kalau tidak diinput, itu akan percuma,” katanya.

Herry menambahkan, berdasarkan evaluasi internal yang disampaikannya dalam forum, capaian tata laksana pelayanan kesehatan Tanggamus pada Agustus disebut menjadi yang tertinggi di Provinsi Lampung.

Ia sekaligus mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program CKG dengan mendatangi Puskesmas terdekat. Pemeriksaan tersebut dinilai penting sebagai langkah awal untuk mengetahui kondisi kesehatan dan mendeteksi penyakit sejak dini.

DPRD: Anggaran Besar Harus Berbanding Lurus dengan Kualitas Pelayanan

Sementara itu, Ketua Komisi VI DPRD Kabupaten Tanggamus Fraksi Gerindra Romzi Edy mengakui masih terdapat keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak cukup hanya menjadi bahan perdebatan, tetapi harus ditindaklanjuti melalui evaluasi dan perumusan akar masalah secara bersama-sama.

“Kita tidak tahu apa yang terjadi pada pelayanan kesehatan masyarakat, namun kita butuh agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang terbaik dan fasilitas yang memungkinkan,” kata Romzi.

Ia menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk sektor kesehatan. Menurutnya, kebijakan penganggaran tersebut harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan yang diterima masyarakat.

“Dari anggaran yang digelontorkan untuk kesehatan masyarakat tentunya mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahunnya, dan pemerintah telah menetapkan anggaran sebesar 20 persen untuk kesehatan,” ujarnya.

Karena itu, Romzi mendorong seluruh pihak untuk tidak berhenti pada persoalan anggaran, melainkan mencari akar persoalan yang menyebabkan masih munculnya keluhan masyarakat.

“Oleh karena itu, ayo kita sama-sama wujudkan inovasi dan merumuskan akar masalah yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Agar masyarakat Tanggamus benar-benar mendapatkan pelayanan yang prima dan fasilitas yang memadai,” tegasnya.

Menanti Pembuktian di Lapangan

FGD ATM tersebut pada akhirnya memperlihatkan adanya pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan dalam sektor kesehatan Tanggamus. Di satu sisi, pemerintah daerah memaparkan capaian program serta keterbatasan fiskal dan SDM. Di sisi lain, masyarakat dan legislatif menuntut agar kebijakan kesehatan benar-benar menghasilkan pelayanan yang dapat dirasakan secara langsung.

Forum tersebut sekaligus menjadi ruang evaluasi agar persoalan seperti keterbatasan fasilitas, tenaga kesehatan, layanan dasar hingga sistem rujukan tidak berhenti sebagai keluhan, tetapi masuk dalam agenda pembenahan pemerintah daerah.

Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan kebijakan kesehatan bukan hanya dilihat dari besarnya anggaran maupun capaian program di atas kertas, tetapi dari seberapa mudah masyarakat memperoleh pelayanan, seberapa memadai fasilitas yang tersedia, serta seberapa cepat dan tepat pemerintah merespons kebutuhan kesehatan di lapangan.

Dengan demikian, pertanyaan “Mau Dibawa ke Mana Kesehatan Masyarakat Tanggamus?” yang menjadi tema FGD bukan sekadar pertanyaan retoris. Jawabannya akan sangat bergantung pada sejauh mana komitmen, anggaran, sumber daya manusia dan program kesehatan pemerintah benar-benar diterjemahkan menjadi pelayanan publik yang berkualitas dan dapat dirasakan masyarakat.

(Ibnu)