Catatan Reendy Hafiz

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan sosial terbesar yang pernah dijalankan pemerintah Indonesia. Program ini resmi dimulai pada 6 Januari 2025 dengan tujuan memberikan makanan sehat bagi siswa sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui sebagai bagian dari upaya mengatasi masalah gizi nasional.

Dalam narasi pemerintah, MBG adalah investasi sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Program ini juga dikaitkan dengan agenda global pembangunan manusia yang didorong berbagai lembaga internasional seperti UNICEF, UNESCO, dan World Food Programme, yang selama bertahun-tahun mendorong program makan sekolah di berbagai negara.

Di tingkat global, program makan sekolah bukan hal baru. Menurut berbagai studi internasional, program semacam ini telah menjangkau sekitar 418 juta anak di seluruh dunia dan terbukti meningkatkan kehadiran sekolah serta memperbaiki status gizi anak.

Namun di Indonesia, skala proyek ini jauh lebih besar dan sekaligus lebih politis.

*Anggaran Raksasa : Ekonomi Baru di Balik Program Sosial*

Besarnya program MBG bisa dilihat dari anggarannya.
– Tahun 2025: sekitar Rp71 triliun dialokasikan untuk program ini.
– Jika menjangkau target nasional sekitar 82,9 juta penerima, anggarannya bisa melampaui Rp300 triliun per tahun.

Angka ini menjadikan MBG bukan sekadar program gizi, tetapi ekosistem ekonomi baru:

– ribuan dapur produksi makanan
– rantai pasok bahan pangan nasional
– kontrak distribusi makanan
– peluang investasi swasta dalam pengelolaan dapur

Di sisi lain, pemerintah menargetkan produksi makanan dalam jumlah sangat besar, bahkan hingga puluhan juta porsi setiap hari. Target jangka panjangnya adalah menjangkau hampir seluruh anak sekolah di Indonesia.

Dalam bahasa sederhana:
MBG adalah proyek logistik pangan terbesar yang pernah dikelola negara.

*Standar Internasional vs Realitas Lapangan*

Di negara seperti Jepang, program makan sekolah bukan sekadar membagi makanan.

Ia terintegrasi dengan pendidikan:

– standar gizi nasional yang ketat
– dapur sekolah terkontrol
– pendidikan nutrisi bagi siswa
– pengawasan kesehatan dan sanitasi yang disiplin

Indonesia mencoba mengadopsi konsep serupa, tetapi implementasinya berbeda.

Program ini banyak menggunakan dapur pusat (central kitchen) dan distribusi massal makanan.

Dalam beberapa laporan media internasional, percepatan implementasi bahkan menimbulkan masalah logistik dan kesehatan. Sejumlah kasus keracunan makanan dilaporkan melibatkan ribuan siswa dan memicu kritik terhadap kesiapan sistem pengawasan.

Artinya, persoalan utama bukan ide programnya melainkan kapasitas sistemnya.

*Politik Program Sosial*

MBG juga memiliki dimensi politik yang sulit diabaikan.

Program ini merupakan salah satu janji kampanye utama Presiden pada pemilu sebelumnya. Dalam konteks politik elektoral, kebijakan sosial berskala besar sering memiliki efek elektoral yang kuat.

Logikanya sederhana:

1. Anak menerima makanan
2. Orang tua merasa terbantu
3. Negara terlihat hadir

Dampaknya bukan hanya kesehatan, tetapi juga persepsi politik masyarakat.

Jika program ini berjalan konsisten selama 5 tahun, maka menjelang pemilu berikutnya akan ada puluhan juta keluarga penerima manfaat langsung.

Secara matematis politik:

– Target penerima: ±82 juta orang
– Jika setiap penerima mewakili 1 keluarga
– maka dampak sosialnya bisa menyentuh puluhan juta rumah tangga pemilih
– belum lagi soal relawan SPPG yang mengikat.

Dalam politik demokrasi modern, program sosial berskala nasional sering menjadi kapital politik jangka panjang.

*Antara Program Publik dan Proyek Elite*

Di sinilah kritik mulai muncul.

Karena nilai proyeknya sangat besar, pengelolaan dapur, distribusi, hingga pengadaan bahan pangan membuka ruang ekonomi yang luas.

Artinya ada tiga aktor utama yang diuntungkan:

1. Negara – mendapatkan program sosial strategis
2. Investor / pengelola dapur – memperoleh kontrak ekonomi
3. Elite politik – mendapatkan legitimasi publik

Pertanyaannya kemudian menjadi sederhana namun penting,
Apakah MBG akan menjadi program gizi yang transparan dan berkelanjutan,
atau justru berubah menjadi proyek ekonomi-politik terbesar dalam satu dekade?

Karena dalam demokrasi, satu hal selalu berlaku,
Program sosial yang besar tanpa transparansi akan selalu menimbulkan kecurigaan politik.

Dan publik berhak bertanya dan berfikir.