Lampung kembali terendam. Banjir hadir bukan sekadar membawa air, tetapi juga membawa pertanyaan besar yang hingga kini tak kunjung mendapat jawaban jujur. Meski belum ada laporan resmi korban jiwa, kerugian materiil dan finansial warga adalah kenyataan yang tidak bisa ditutupi dengan narasi normatif.
Pertanyaannya bukan lagi apakah banjir terjadi, melainkan siapa yang bertanggung jawab.
Seperti pola yang sudah-sudah, hujan kembali menjadi kambing hitam utama. Curah hujan tinggi, cuaca ekstrem, faktor alam istilah yang selalu muncul setiap kali air naik. Padahal hujan turun setiap tahun, tetapi dampaknya selalu terasa lebih parah dari waktu ke waktu. Ini menandakan satu hal yang bermasalah bukan hujannya, melainkan pengelolaannya.
ketika publik masih sibuk memperdebatkan jalan berlubang yang tak kunjung tuntas, kini datang masalah yang jauh lebih serius banjir. Jalan rusak disebut “menunggu anggaran”, drainase tersumbat disebut “bukan kewenangan kami”, sungai meluap disebut “urusan pusat”. Semua alasan tersedia, tetapi tanggung jawab selalu berpindah tangan.
Di sinilah bola liar mulai dimainkan secara berjenjang.
Dari kabupaten dan kota, dilempar ke kecamatan.
Dari kecamatan, turun ke kelurahan dan desa.
Dari desa, kembali naik dengan dalih keterbatasan kewenangan.
Sementara itu, warga tetap kebanjiran.
Tak berhenti di situ, muncul pula narasi lama yang kembali dihidupkan kesalahan pemimpin terdahulu.
Setiap genangan air seolah menjadi arsip masa lalu.
Setiap kerusakan disebut warisan.
Setiap kegagalan dibungkus kalimat aman “ini bukan di masa kami.”
Padahal, rakyat hidup hari ini
Dan mandat kepemimpinan juga berlaku hari ini.
Pertanyaan publik pun kian mengeras
ke mana anggaran normalisasi drainase, penanggulangan banjir, dan pemeliharaan infrastruktur selama ini diarahkan?
Jika anggaran ada, mengapa dampak selalu berulang?
Jika tidak ada, mengapa perencanaan tetap berjalan tanpa evaluasi terbuka?
Menariknya, pola klaim juga terlihat kontras.
Saat penghargaan datang, klaim keberhasilan begitu cepat diumumkan.
“Alhamdulillah, di bawah kepemimpinan kami…”
Namun ketika bencana datang, narasi berubah arah.
Timses, elite, dan pejabat saling tuding hujan dan kesadaran masyarakat dengan lingkungan dijadikan aktor utama, seolah ia bagian dari oposisi yang sulit dikendalikan.
Padahal, hujan tidak memilih wilayah.
Yang memilih adalah kebijakan.
Yang menentukan dampak adalah perencanaan.
Dan yang seharusnya bertanggung jawab adalah kepemimpinan.
Banjir Lampung bukan semata persoalan air, melainkan akumulasi dari:
tata ruang yang longgar,
drainase yang diabaikan,
alih fungsi lahan tanpa kendali,
serta budaya birokrasi yang lebih sibuk menjaga citra daripada mencegah risiko.
Menyalahkan hujan mungkin aman secara politik, tetapi tidak cerdas secara tata kelola.
Karena hujan tidak ikut pilkada, tidak punya tim sukses, dan tidak bisa membela diri.
Sebagai publik menilai, masyarakat Lampung tidak sedang menuntut keajaiban. Yang mereka minta hanya satu kejujuran dan tanggung jawab yang konsisten di semua jenjang pemerintahan.
Jika keberhasilan boleh diklaim bersama, maka kegagalan seharusnya tidak dibuang berjenjang.
Banjir akan surut.
Namun ingatan publik terhadap cara kekuasaan mengelola tanggung jawab, tidak semudah itu mengering.
Penulis : Reendy Hafiz
